Sambutan Direktur YP3M

Sambutan

Setelah Informasi dan otonomi bergulir di Indonesia informasi mengemuka sebagai suatu isu keberpihakan kepada orang miskin dan hak (politik). Istilah kesenjangan informasi muncul di kalangan lembaga pengembangan masyarakat dan pengentasan kemiskinan, sedangkan istilah asimetri informasi muncul di kalangan lembaga yang mengusung isu otonomi daerah dan good governance.

Sebagai isu hak (politik), informasi ditempatkan sebagai salah satu indikator untuk menilai apakah suatu pemerintahan yang baik dan bersih. Dalam konsep politik, hak informasi muncul didalam konsep “demokrasi deliberatif” yaitu suatu sistem pemerintahan yang terbuka (transparan), bertanggung jawab (akuntabel), dan partisipatif (masyarakat dan Pemerintah menjalin hubungan komunikasi dialogis). Asimetri informasi harus dihilangkan karena hanya warga yang memiliki informasi yang dapat berpartisipasi aktif. Apabila warga aktif maka mekanisme pengawasan publik terhadap jalannya pemerintahan akan berfungsi. Apabila pengawasan warga berjalan, maka pemerintahan pun akan segan melakukan penyalahgunaan wewenang. Itulah sebabnya informasi dan demokrasi menjadi suatu yang tak terpisahkan.

Kesenjangan informasi dapat ditempatkan sebagai salah satu indikator kemiskinan. “Kesenjangan info” menunjukkan ketidakmampuan mengakses dan menggunakan informasi yang akan berdampak pada kesejahteraan seseorang. Ketidakmampuan mengakses ini terjadi karena informasi seringkali tidak menjangkau kalangan miskin dan marjinal. Kalau pun mereka memperoleh informasi, kemudian tidak mampu menggunakannya. Ini menunjukkan bahwa proses penyampaian informasi menjadi penting daripada sekedar memberikan informasi yang kemudian tidak dapat dipergunakan masyarakat. Berbagai informasi ’luar’ yang berdampak bagi kehidupan mereka, seringkali tidak diketahui masyarakat miskin. Misalnya, informasi mengenai berbagai perubahan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah dengan bergulirnya otonomi daerah.

Masyarakat miskin pun terkena imbasnya, tanpa pernah memahami isi dari kebijakan itu sendiri. Misalnya: pengurangan subsidi pemerintah terhadap sekolah sehingga menyebabkan mahalnya biaya pendidikan (atas nama otonomi sekolah), pungutan- pungutan baru yang muncul, dan sebagainya.Setelah reformasi dan otonomi daerah bergulir di Indonesia, informasi mengemuka sebagai suatu isu keberpihakan kepada orang miskin dan hak (politik). Istilah kesenjangan informasi muncul di kalangan lembaga pengembangan masyarakat dan pengentasan kemiskinan, sedangkan istilah asimetri informasi muncul di kalangan lembaga yang mengusung isu otonomi daerah dan good governance. Sebagai isu hak (politik), informasi ditempatkan sebagai salah satu indikator untuk menilai apakah suatu pemerintahan yang baik dan bersih. Dalam konsep politik, hak informasi muncul di dalam konsep “demokrasi deliberatif” yaitu suatu sistem pemerintahan yang terbuka (transparan), bertanggung jawab (akuntabel), dan partisipatif (masyarakat dan pemerintah menjalin hubungan komunikasi dialogis). Asimetri informasi harus dihilangkan karena hanya warga yang memiliki informasi yang dapat berpartisipasi aktif. Apabila warga aktif maka mekanisme pengawasan publik terhadap jalannya pemerintahan akan berfungsi. Apabila pengawasan warga berjalan, maka pemerintahan pun akan segan melakukan penyalahgunaan wewenang. Itulah sebabnya informasi dan demokrasi menjadi suatu yang tak terpisahkan.

Kesenjangan informasi dapat ditempatkan sebagai salah satu indikator kemiskinan. “Kesenjangan info” menunjukkan ketidakmampuan mengakses dan menggunakan informasi yang akan berdampak pada kesejahteraan seseorang. Ketidakmampuan mengakses ini terjadi karena informasi seringkali tidak menjangkau kalangan miskin dan marjinal. Kalau pun mereka memperoleh informasi, kemudian tidak mampu menggunakannya. Ini menunjukkan bahwa proses penyampaian informasi menjadi penting daripada sekedar memberikan informasi yang kemudian tidak dapat dipergunakan masyarakat. Berbagai informasi ’luar’ yang berdampak bagi kehidupan mereka, seringkali tidak diketahui masyarakat miskin. Misalnya, informasi mengenai berbagai perubahan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah dengan bergulirnya otonomi daerah. Masyarakat miskin pun terkena imbasnya, tanpa pernah memahami isi dari kebijakan itu sendiri. Misalnya: pengurangan subsidi pemerintah terhadap sekolah sehingga menyebabkan mahalnya biaya pendidikan (atas nama otonomi sekolah), pungutan- -pungutan baru yang muncul, dan sebagainya.

Dan semoga web site ini dapat menjadi sarana informasi dan memberikan sedikit kuntribusi bagi masyarakat NTB khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Amin

Wassalam

TTD
ABDUL HADI, SH
Pimpinan YP3M